UNTAG Banyuwangi

PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (Vol.12 No.36 Desember 2015 ISSN 1693 – 4083)

E-mail Cetak PDF

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan konsumen mula-mula timbul dalam praktik untuk menampung berbagai persoalan bagaimana cara memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan tetapi para calon pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Dan agar dapat memperlancar proses jual beli tersebut, maka ditemukan cara jual beli mengangsur secara periodic yang dilakukan setiap bulan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah : Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980 tentang Sewa-Beli, Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Buku III KUH Perdata adalah produk hukum Pemerintah sebagai dasar hukum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk transaksi pada perjanjian pembiayaan konsumen. Hubungan kedua belah pihak didasarkan pada perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. Keabsahan perjanjian baku ini tidak menjadi permasalahan, namun yang perlu dipermasalahkan adalah prinsip pengambilan benda jaminan oleh kreditur melalui juru tagih dan pengambilan benda jaminan pembiayaan secara sepihak serta tindakan juru tagih dalam mengambil benda jaminan pembiayaan konsumen apa dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

 

Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Transaksi, dan Jaminan Pembiayaan

FotoKegiatan

KontakSupport

Untuk informasi hubungi Contact Support kami.

StatistikPengunjung

Kami memiliki 9 guests online
Jumlah pengunjung hari ini 340 orang, kemarin 648 orang, minggu ini 2354 orang, bulan ini 10189 orang, jumlah pengunjung sampai saat ini adalah 586415 orang
You are here: E-Journal PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (Vol.12 No.36 Desember 2015 ISSN 1693 – 4083)